MENGHINDARI KENAIKAN BBM
Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyiapkan dokumen baru yang disebut sebagai one single document. Dokumen tersebut berisi dua hal yaitu penghematan energi dan peningkatan penerimaan negara baik pajak dan non pajak. “Apabila BBM tidak mengalami kenaikan, maka kita harus melakukan penghematan. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran lainnya” ujar Hatta dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 4 april 2012. Terkait penghematan energi, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) baru yang akan menjadi kebijakan pemerintah.
Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyiapkan dokumen baru yang disebut sebagai one single document. Dokumen tersebut berisi dua hal yaitu penghematan energi dan peningkatan penerimaan negara baik pajak dan non pajak. “Apabila BBM tidak mengalami kenaikan, maka kita harus melakukan penghematan. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran lainnya” ujar Hatta dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 4 april 2012. Terkait penghematan energi, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) baru yang akan menjadi kebijakan pemerintah.
Penghematan
tersebut meliputi penggunaan BBM, listrik, dan air serta seluruh hal
yang berkaitan dengan energi. Sedangkan penghematan menggunakan anggaran
pada kementrian/lembaga harus dilakukan dengan menunda semua belanja
yang tidak diperlukan. “Kita confident bahwa pembangunan
bisa di capai, inflasi bisa kita jaga dan efektif sehingga APBN-P (APBN
Perubahan) sehat” kata Hatta. Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY)
kemarin menggelar rapat terbatas membahas UU APBN-P 2012. Rapat dihadiri
antara lain oleh Hatta Rajasa, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg
Sudi Silalahi, Mentri Keuangan Agus Martowardojo, Mentri ESDM Jero
Wacik, dan Mentri Perindustrian MS Hidayat.
Presiden
menegaskan dengan disahkanya UU APBN-P 2012, pemerintah harus bekerja
keras untuk memastikan bahwa APBN-P menjadi sarana mengelola
perekonomian setahun kedepan.
Kepala Negara mengatakan, menaikan harga BBM merupakan opsi terakhir jika tidak ada pilihan yang lain.
Presiden menjelaskan bulan ini pemerintahan akan mulai bekerja secara
marathon untuk mulai merumuskan kebijakan baru yang disebut sebagai
“Gerakan Penghematan Nasional”. Presiden menghimbau seluruh masyarakat,
dunia usaha, seluruh kementrian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah
melakukan penghematan energy.
Untuk menghindari terjadinya kenaikan BBM dan menjaga prekonomian
nasional tetap sehat, presiden sedang merumuskan 5 kebijakan, ke-5
kebijakan itu adalah pengamanan APBN-P2012 bila tidak ada kenaikan BBM,
meningkatkan sumber sumber pemasukan Negara baik pertambangan dan pajak.
Selain itu, dirancang pula gerakan penghematan energy secara nasional,
menerapkan penggunaan gas domestic, dan meningkatkan investasi
Sementara,Bank
Dunia menilai belanja subsidi BBM salah sasaran karena sebagian besar
dinikmati kalangan mampu. Menurut perhitungan Bank Dunia, seorang
pemilik mobil di Indonesia bisa menikmati subsidi hingga Rp 1,115 juta
per bulan.
Jumlah
ini jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang diterima pemilik
sepeda motor. Per bulan, seorang pemilik sepeda motor hanya mendapatkan
subsidi Rp 111.000 . Bila dihitung pertahun, sebuah mobil bisa memakan
subsidi sebesar Rp 13.382.000 sementara motor hanya Rp 1.338.240.
“Seorang
pemilik mobil menghabiskan 50 liter BBM bersubsidi perminggunya dan
menerima subsidi Rp 1,115 juta per bulan. Ini 10 kali lebih besar dari
pemilik sepeda motor yang tiap minggu hanya menghabiskan 5 liter,” tutur
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri saat
memaparkan kajian Indonesia Economic Quarterly,
di Jakarta, Kemarin. Shubham menambahkan, masyarakat msikin atau mereka
yang tidak memiliki kendaraan bermotor justru memperoleh manfaat
subsidi yang sangat kecil. Padahal, mereka lah yang menjadi target utama
dari belanja subsidi ini.
Bank
Dunia juga mengkritisi batalnya kenaikan harga BBM. Lembaga ini
meyakini jika ada pengalihan belanja subsidi keinfrastruktur ataupun
pendidikan maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% atau lebih tinggi
pada tahun ini. Namun, karena kenaikan BBM di tunda maka Bank Dunia
mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,2 % menjadi 6,1 %.
Selain penundaan kenaikan BBM, koreksi pertumbuhan didorong melambatnya
petumbuhan di negara mitra. Bank Dunia meyakini, ekspor Indonesia masih
akan tumbuh di tahun ini. Namun, melambatnya pertumbuhan di sejumlah
negara mitra bakal berdampak besar terhadap volume ekspor.
Senada
dengan Shubham,pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia ( UI ) hasil
Nazara juga mengkritisi subsidi yang tidak tepat sasaran. “ Subsidi itu
dimaksudkan untuk menolong orang. Jadi, kelompok mana yang ingin kita
tolong, mereka yang punya mobil atau yang miskin? Alangkah lebih baik
BBM dikurangi dan di alihkan keinfrastruktur serta perlindungan sosial,”
ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar